Panglima TNI Minta Jajarannya Tak Terseret Dunia Politik

Panglima TNI Minta Jajarannya Tak Terseret Dunia Politik

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta jajarannya tak terseret dunia politik. Dia meminta seluruh anggota TNI netral dalam Pilpres 2019.

"Tugas kami memastikan pemilu aman dan sukses. Kami akan bahu-membahu dengan kompenen bangsa lainnya menjaga stabilitas nasional selama, sebelum dan setelah pemilu," ujar Hadi di acara silaturahmi dengan ratusan veteran atau Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Balai Sudirman Jakarta Selatan.

Hadi Tjahjanto menyatakan, pihaknya akan menolak politik praktis dan upaya-upaya yang mendorong TNI tidak netral.

Untuk itu, dia mengajak untuk bersama-sama anggotanya dan masyarakat menjaga kesatuan Republik Indonesia ini.  Tour Murah

"Kami sebagai penerus bapak ibu veteran tidak ingin perpecahan ada negeri ini, salah satu upaya yang dapat kita lakukan menggugah masyarakat luas, bahwa pemilu adalah pesta demokrasi. Artinya rakyat bergembara, menentukan pilihan terbaik sesuai dengan hati nuraninya. Artinya tidak boleh ada ujaran kebencian, hasutan, fitnah, perpecahan sesama anak bangsa," pungkas Hadi Tjahjanto.

Silaturahmi Veteran

Hadi Tjahjanto menghadiri acara silaturahmi dengan ratusan veteran atau Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Balai Sudirman, Jalan Saharjo, Jakarta Selatan.

Acara itu juga dalam rangka menyambut hari ulang tahun TNI yang ke-73 jatuh pada Jumat 5 Oktober  mendatang.

Pantauan merdeka.com, para veteran kompak mengenakan batik berwarna kuning dipadukan celana berwarna hitam. Acara pun dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

"TNI akan mengingati hari ulang tahunya ke-73. Dalam perjalanannya TNI telah mencatat pengabdian personiknya ke bangsa dan negara ini dengan tinta emas," katanya.

Para veteran, kata dia, adalah saksi. Sebuah catatan perang menjadi catatan besar bangsa yang Bhineka Tunggal Ika veteran yang tanpa pamrih.

Polri Diminta Maksimalkan Bhabinkamtibmas, Cegah Gesekan Saat Pemilu

Polri Diminta Maksimalkan Bhabinkamtibmas, Cegah Gesekan Saat Pemilu

Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan Polri agar merampungkan pemetaan daerah rawan seiring dimulainya masa kampanye Pemilu 2019. Peran Bhabinkamtibmas dan fungsi intelijen harus dimaksimalkan guna mengantisipasi munculnya gesekan di masyarakat hingga selesainya pelaksanaan Pemilu 2019.

"Pemetaan harus sudah selesai dilakukan karena kampanye telah dimulai. Polri harus mengantisipasi terjadinya gesekan di masyarakat karena perbedaan dukungan calon presiden ataupun calon legislatif (Caleg)," kata Sahroni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa 25 September 2018.

Menurut Sahroni, Bhabinkantibmas dan intelijen di tubuh Polri memiliki peran penting dalam pengamanan Pemilu 2019. Bersentuhan langsung dengan masyarakat, Bhabinkantibmas diharapkan dapat menjadi pengingat pentingnya persatuan dan menjadi penengah saat potensi konflik muncul. Sementara dimaksimalkannya fungsi intelijen diharapkan dapat mencegah konflik atau bentrokan sebelum terjadi. Tour Murah

"Bhabinkantibmas harus terus menyosialisasikan pentingnya persatuan meski berbeda pendapat. Jangan sampai Babinkantibmas justru condong ke salah satu kubu. Sosialisasikan pesan Pemilu 2019 damai dalam berbagai kesempatan, di pertemuan warga, saat ibadah salat subuh ataupun momentum lainnya," terang Sahroni.

"Dengan kemampuan komunikasi yang baik, kita berharap Babinkantibmas mampu tetap menyadarkan masyarakat akan bahaya perpecahan. Demikian pula intelijen, sampaikan potensi terjadinya gesekan kepada pihak yang lebih berwenang untuk menanganinya. Dengan cara ini api akan dipadamkan sebelum membesar," sambung dia.

Senada dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo, Sahroni menekankan instansi-instansi berwenang untuk mencermati maraknya hoaks di media sosial (medsos) jelang Pemilu 2019. Merujuk temuan Polri, jumlah rata-rata hoaks dalam sehari mencapai 3.500 dan diprediksi bakal meningkat seiring makin dekatnya pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara serentak pada April tahun depan.

"Direktorat Siber harus memaksimalkan fungsi pengawasan dan penindakan. Pengawasan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)," terang politisi NasDem ini.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Reserse menindak tegas pelaku yang terbukti menyebarkan hoaks di media online, media cetak, maupun medsos sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut legislator Golkar itu juga mengingatkan pentingnya mengedukasi masyarakat tentang cara mengolah informasi yang masuk. Bamsoet mendorong Kemenkominfo dan Bawaslu menyosialisasikan cara mengolah informasi dari satu sumber agar tidak begitu saja mempercayainya tanpa pengecekan atau konfirmasi.